PEMILU legislatif tinggal menghitung hari, hingar-bingar suasana kampanye beserta janji-janji para caleg pun ikut menghiasi kampanye legislatif. Hampir bisa dipastikan dari semua caleg mengumbar janji-janji manis kepada konstituennya maupun yang mengatasnamakan rakyat.

Sudah menjadi hal yang lumrah jika pada musim kampanye para caleg maupun parpol mengobral janji yakni jika terpilih nanti caleg pasti memperjuangkan hak-hak rakyat miskin atau istilahnya memperjuangkan wong cilik. Mulai dari obral janji sembako murah, kesejateraan rakyat, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan gratis, penegakan hukum, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih serta segudang janji-janji atau iming-iming dari caleg maupun parpol pun terucap. Dibumbuhi lagi dengan iringan musik dangdut dengan mendatangkan jurkamnas maupun artis ibukota. Tentunya dengan bayaran yang tidak murah. Para caleg pun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi mencari simpati masyarakat atau pemilih.

Begitulah kiranya suasana serta janji-janji caleg maupun partai yang kita sering dengar baik melaui media massa, poster, baliho maupun kita dengar langsung dari bibir caleg maupun parpol. Tetapi penulis yakin bahwa masyarakat sebagian besar masyarakat sudah cerdas untuk memilih mana caleg ataupun partai politik yang layak untuk dipilih atau sebaliknya. Adapun masyarakat semakin apatis terhadap janji-janji caleg atau pun parpol karena masyarakat merasakan sudah ketipu pada pemilu 2004 lalu hingga memilih untuk diam atau tidak mau tahu apa yang terjadi diluar dengan suasana kampanye serta memilih untuk golput karena berbagai alasan masing-masing karena memilih dan tidak memilih adalah hak bukan kewajiban.

Yang perlu diingat dan dicatat oleh pemilih atau masyarakat adalah track record atau rekam jejak dari caleg atau parpol. Misalnya caleg atau keluarga caleg tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, KDRT, narkoba, illegal loging, perjudian, maupun skandal hukum lainnya. Karena jika masyarakat memilih caleg yang pernah terlibat dalam perkara hukum, maka masyarakat sudah salah memilih caleg tersebut politisi busuk -. Meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht) tetapi sebagai sanksi moral, masyarakat layak untuk tidak memilih atau mencontreng caleg yang bermasalah.

Sudah saatnya masyarakat sebagai pemilih untuk memilih caleg atau parpol yang bena-benar tidak bermasalah dan benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat.

Kepada warga masyarakat Tarakan khususnya warga kampung pukat penulis menghimbau gunakanlah hak pilih anda secara bertanggungjawab dan ambil saja uangnya, jangan pilih politisi busuk.

Salam Damai dari Jogja,



Baharuddin Kamba

Pengirim/Sumber Artikel :
Baharuddin Kamba:baharkamba1979@yahoo.com atau nomor HP. 081392678900